Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk delapan perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai…
Baca SelanjutnyaKlasifikasi kode objek PPh pasal 21 dapat dilihat berdasarkan subjek pemotongnya, yaitu : Sektor swasta (WP…
Baca SelanjutnyaDirektur Jenderal Pajak telah memperbarui versi e-faktur. Penggunaan e-Faktur versi 3.0 telah resmi digunakan mulai 1…
Baca SelanjutnyaRancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja resmi disahkan, beberapa perubahan terkait dengan kluster pajak pada Undang-Undang…
Baca SelanjutnyaPemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease…
Baca SelanjutnyaPengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau…
Baca SelanjutnyaPenggunaan e-Faktur versi 3.0 telah resmi digunakan mulai 1 Oktober 2020. Terdapat fitur baru pada versi…
Baca SelanjutnyaKEP-537/PJ/2000 merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun…
Baca SelanjutnyaKegiatan Membangun Sendiri (KMS) merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan…
Baca SelanjutnyaUang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada…
Baca SelanjutnyaSesuai dengan KEP-368/PJ/2020 yang diterbitkan baru-baru ini tentang Penetapan Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau 26 yang…
Baca Selanjutnya“Surat keterangannya menggunakan NPWP Pusat, namun transaksi di cabang?” “Apakah atas transaksi dicabang, perusahaan cabang dipotong?”…
Baca SelanjutnyaKami akan mengirimkan informasi terkini mengenai pajak kepada Anda