Transfer Pricing Sunat Pajak, Dokumen Perusahaan Diperketat

Manipulasi harga transfer (transfer pricing) bisa mengecilkan profit setelah pajak (after tax profit) karena menggerus basis pajak. (CNN Indonesia/Dinda Audriene Muthmainah)
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah mengutuk wajib pajak yang melakukan manipulasi harga transfer (transfer pricing) untuk menggelapkan pajak.



Manipulasi transfer pricing bisa dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu group yang beroperasi di negara-negara yang memiliki perbedaan sistem pajak. Manipulasi tersebut melibatkan aktivitas penetapan harga yang tidak wajar, skema transaksi dan struktur usaha artifisial.


Hal tersebut bisa mengecilkan profit setelah pajak (after tax profit) karena menggerus basis pajak dan mengalihkan laba ke perusahaan di negara lain.



Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI ini mengungkapkan, transfer pricing sebenarnya tidak dilarang selama tidak bertujuan untuk secara sengaja menggelapkan pajak. Sayangnya, transfer pricing memberi peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi besar kewajiban pajaknya.


”Transfer pricing ini, terus terang, kadang banyak disalahgunakan untuk mencoba mengecilkan atau men-shifting profit yang seharusnya menjadi bagian untuk membayar pajak,” tutur Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat ditemui dalam acara Tax Corner Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Gedung IAI, Kamis (2/2).



Padahal, menurut Mardiasmo, potensi penerimaan pajak dari perusahaan multinasional sangat besar. 


”Saya untuk angka tidak bisa menyebut pastinya tetapi secara magnitudenya pasti cukup besar dan signifikan,” kata Mardiasmo.



Dengan dikeluarkannya Base Erosian and Profit Shifting (BEPS) Action oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), negara-negara yang tergabung di G-20 sepakat untuk menutup lubang (loophole) tranfer pricing dengan menciptakan dunia perpajakan internasional yang lebih transparan.


Khusus untuk Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Beleid ini telah diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 30 Desember 2016 lalu.



Direktur Perpajakan Internasional Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, akrab disapa John, mengungkapkan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 ini mengatur secara detail tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh WP yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, misalnya WP dan pihak afiliasi, dan tata cara pengelolaannya.