Selain Kena Pajak, Impor Ponsel Diperketat

Harian Kontan, 4 April 2014

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) tampaknya akan memberi  lampu  hijau untuk mengenakan pajak penjualan  barang  mewah (PPnBM) produk telepon selular (ponsel).  Yakni sebesar 20% untuk ponsel berharga di atas Rp 5 juta seperti usulan Kementerian Perindustrian.

Wakil  Menteri  Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan,  selain  pengenaan PPnBM, ke depan pemerintah perlu melakukan pembenahan sistem  telekomunikasi di Indonesia. Tujuannya tak lain agar ponsel yang diimpor secara ilegal tidak bisa dipakai di Indonesia.

Menurut Bambang,  jika  tidak ada pembenahan seperti maka pengenaan PPnBM akan percuma.  Sebab  pengenaan tarif hanya akan merangsang maraknya penyelundupan.

Untuk  itu,  salah  satu cara yang  bisa  dilakukan  untuk memastikan ponsel  ilegal  tidak bisa dipakai di Indonesia adalah dengan memanfaatkan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI). IMEI  yang  terdiri  dari  15 kode digit harus dimanfaatkan sebagai  identifikasi  apakah ponsel itu masuk secara legal atau ilegal. Sebab di dalamnya terdapat informasi mengenai kode  negara,  kode  assembling, kode manufaktur, dan nomer seri.

Kemkeu,  saat  ini  masih membahas dan menganalisa batas harga ponsel yang akan dikenakan PPnBM. Oleh karena itu usulan Kemperin untuk mengenakan PPnBM 20% untuk ponsel di atas Rp 5  juta masih  belum  dipastikan. “Kami  harus  menganalisa dulu,” ujarnya, Kamis (3/4). Kemperin sejak lama mengusulkan  pengenaan  PPnBM ponsel. Baru-baru  ini dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan, Kemperin mengusulkan  pengenaan  PPnBM sebesar 20% untuk ponsel pintar atau smartphone.

Kepala  Pusat  Pengkajian Kebijakan  dan  Iklim Usaha Industri Kemperin Haris Munandar menghitung  dengan PPnBM sebesar 20% bagi ponsel di atas harga Rp 5 juta ada sekitar 50% masyarakat yang beralih ke ponsel lebih murah. Dengan begitu  impor ponsel di atas Rp 5 juta berkurang. Data Kemperin menunjukkan, tahun lalu impor ponsel, komputer genggam dan tablet 55  juta unit. Dari  jumlah  itu 15% yaitu 8,25  juta unit berharga di atas Rp  5 juta. Menurut Haris, dengan PPnBM 20%, impor akan turun 50% sehingga ada  penghematan  devisa Rp 20,6 triliun dan pemasukan pajak Rp 4,1 triliun.

Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih setuju dengan PPnBM ponsel. Tidak hanya 20%, dia mengusulkan tarif PPnBM sebesar 35%. Apalagi daya beli masyarakat Indonesia tinggi. Apakah pengenaan PPnBM akan menurunkan penjualan ponsel mewah? Menurut Lana barang mewah bersifat  inelastis, sehingga seberapa mahal pun akan dibeli. Kebijakan ini  harus  diimbangi  dengan upaya menarik investasi pabrik ponsel di tanah air. Untuk menarik  investasi,  maka PPnBM  tidak  berlaku  bagi ponsel made in Indonesia.