PTKP Terbaru Tahun 2015

Denpasar, 14 Juli 2015

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.010/2015  tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2015.

Dengan berlakunya peraturan PTKP ini maka mulai tahun 2015, masyarakat Indonesia yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp. 36.000.000 tidak akan dikenakan pajak.

PTKP sebelumnya berdasarkan PMK 161/PMK.011 2012 adalah sebagai berikut :

  1. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang  penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
  4. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah   dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan PMK 122/PMK.010/2015 besaran Pengahasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru :

  1. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3.  Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya  digabung
  4. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling  banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Atau, Jumlah PTKP terbaru berdasarkan Status Perkawinan adalah sebagai berikut :

  • TK/0 = Rp. 36.000.000,-
  • K/0 = Rp. 39.000.000,-
  • K/1 = Rp. 42.000.000,-
  • K/2 = Rp. 45.000.000,-
  • K/3 = Rp. 48.000.000,-

Permasalahan yang mengganjal dari peraturan PMK 122/PMK.010/2015 adalah keyataan bahwa Peraturan Menteri Keuangan ini baru terbit pada akhir Juni 2015 yang berlaku sejak 1 Juli 2015. Hal ini mengakibatkan potensi pelaporan SPT Lebih Bayar.

Pada sejumlah pernyataan kepada media massa Direktorat Jendral Pajak menyampaikan bahwa atas kelebihan pemotongan/pembayaran pajak akibat kenaikan PTKP ini akan diperlakukan sebagai berikut ;

  1. Untuk yang berpenghasilan Rp 24,3 juta/tahun sampai dengan Rp 36 juta/tahun, akan dikembalikan kelebihan bayar pajaknya pada tahun depan. Tapi setelah laporan SPT Tahunan dilakukan.
  2. Untuk yang memiliki penghasilan di atas Rp 36 juta/ tahun, setelah perubahan aturan PTKP berlaku, maka kelebihan pembayaran pajaknya akan menjadi kredit pajak atau dicatat sebagai surplus. Nantinya, kelebihan bayar ini akan menjadi pengurang pembayaran pajak.

Tetapi mekanismenya tidak disebutkan sama sekali pada PMK 122/PMK.010/2015. Jadi tentunya aka nada peraturan pelaksana dari PMK 122/PMK.010/2015 ini.