Peraturan Terbaru PMK 198/PMK.03/2013 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Wajib Pajak Dengan Persyaratan Tertentu

Denpasar – Pada tanggal 27 Desember 2013 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan  Menteri Keuangan No 198/PMK.03/2013 tentang Wajib Pajak Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Berdasarkan Persyaratan Tertentu yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007

Dalam PMK 198/PMK.03/2013 disebutkan bahwa  Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak meliputi:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  3. Wajib Pajak badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
  4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Proses pengembalian pendahuluan kelebihan pajak selain memperhatikan persyaratan tertentu sebagaimana tersebut diatas, juga memperhatikan Analisis risiko yang mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang dapat berupa:

  1. kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan;
  2. kepatuhan dalam melunasi utang pajak; dan
  3. kebenaran Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-sebelumnya.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib bajak dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. Permohonan secara tertulis yang dimaksud dilakukan dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri.

Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu  dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian. Penelitian dilakukan atas:

  1. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
  2. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
  3. kebenaran kredit pajak atau Pajak Masukan berdasarkan sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  4. kebenaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama:

  1. 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan orang pribadi;
  2. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan badan; dan
  3. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dilihat di PMK 198/PMK/03/2013

Peraturan Terkait :

  1. Peraturan Menteri Keuangan – 54/PMK.03/2009, Tanggal 27 Maret 2009
  2. Peraturan Menteri Keuangan – 193/PMK.03/2007, Tanggal 28 Desember 2007