Peraturan – Peraturan Baru yang terbit Juni 2015

Penulis : Team LMATS

Selama bulan Juni 2015 ini setidaknya terdapat beberapa peraturan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Berikut ini adalah daftar peraturan perpajakan tersebut:

1. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE-37/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Baru – Tanggal 25 Mei 2015

Pengawasan Wajib Pajak Baru adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi penghitungan, pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baru.

Pengawasan Wajib Pajak Baru dilakukan atas Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang terdiri dari:

  1. Wajib Pajak terdaftar pada tahun berjalan dan Wajib Pajak terdaftar sejak tahun sebelumnya; dan
  2. Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan belum pernah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak untuk pertama kali sejak terdaftar,

pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Pengawasan Wajib Pajak baru meliputi :

  1. Pengawasan kewajiban pelaporan;
  2. Pengawasan kewajiban pembayaran atau penyetoran;
  3. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
  4. Validasi data;
  5. Penerbitan Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak (STP);
  6. Penerusan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) hasil pengawasan; dan
  7. Penerbitan Nota Penghitungan surat ketetapan pajak (SKP) atas data konkret,

atas seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak baru untuk seluruh jenis pajak.

2. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto – Tanggal 10 April 2015

Peraturan ini mencabut/mengganti Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan

Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan. Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

3. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE-40/PJ/2015 Tetang Petunjuk Pelaksanaan PMK 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian SPT, Pembetulan SPT dan Keterlambatan Penyetoran atau Pembayaran Pajak – Tanggal 03 Juni 2015

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai prosedur penanganan, prosedur penyelesaian, dan prosedur pelaporan kegiatan terkait permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya yang terbatas atas

  1. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
  2. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
  3. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
  4. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.

yang dilakukan pada tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015

PMK 91/PMK.03/2015 berlaku atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang berkaitan dengan penyampaian atau pembetulan yang dilakukan pada tahun 2015 atas SPT Tahunan/Masa untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya,

  1. yang Surat Tagihan Pajak (STP)-nya diterbitkan sebelum PMK 91/PMK.03/2015 berlaku;
  2. yang STP-nya diterbitkan setelah tanggal 31 Desember 2015;
  3. yang disampaikan setelah Wajib Pajak menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterbitkan berdasarkan PMK 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, permohonan tersebut merupakan permohonan kedua Wajib Pajak.

Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang yang berkaitan dengan penyampaian atau pembetulan yang dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2015 atas SPT Tahunan/Masa untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya, yang diterima baik sebelum maupun sesudah PMK 91/PMK.03/2015 berlaku, tata cara pelaksanaan permohonan Wajib Pajak dan proses penanganan serta penyelesaiannya dilakukan dengan PMK 8/PMK.03/2013

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah – Tanggal 08 Juni 2015

Peraturan ini mencabut PMK 130/PMK.011/2013 dan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 8 Juni 2015.

Peraturan ini mengatur tentang tarif PPnBM selain kendaraan bermotor dengan Tarif ;

a. Tarif 20%

  • Rumah dan town house dari jenis nonstratatitle dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih
  • Apartemen, kondominium, town house dari jenis stratatitle, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150m2 atau lebih

b. Tarif 40%

  • Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak
  • Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin

c. Tarif 50%

  • Helikopter
  • Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helicopter
  • Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: senjata artileri; Revolver atau Pistol, enjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak

d. Tarif 75%

  • Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum
  • Yacht kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum