Pengampunan Pajak (Tax Amnesty ) 2016

Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty atau UU Pengampunan Pajak, pada Selasa (28/06).

Melalui undang-undang tersebut, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori yakni :

  1. Bagi usaha kecil menengah (Omzet sampai dengan Rp 4,8 M)
  2. Bagi wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri dan Deklarasi Asset di dalam negeri,
  3. Serta deklarasi aset di luar negeri tanpa repatriasi

UU Pengampunan Pajak ini terdiri dari 13 BAB dan 25 Pasal, dengan sistematika sebagai berikut :

lmats

Berikut poin – poin utama dalam UU Pengampunan Pajak :

  1. Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan pajak terdiri atas kewajiban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau pajak atas barang mewah.
  2. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk yang berada di dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Setiap Wajib Pajak Berhak mendapatkan Pengampunan Pajak. Jika wajib pajak belum memiliki NPWP , wajib pajak mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor Direktorat Pajak tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.
  4. Dalam Undang – Undang ini, tarif uang tebusan terbagi atas :lmats
  5. Objek Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) :
  • Pajak Penghasilan (PPh)
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • Pajak atas Barang Mewah (PPnBM)
  1. Cara Menghitung Uang Tebusan
    Tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah selisih harta bersih (total kekayaan – hutang) yang sudah terlapor di SPT Tahunan 2015 dikurangi harta bersih yang mau di uangkapkan.
  2. Syarat & Ketentuan Pengampunan pajak

Semua wajib pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak Kecuali Kecuali WP yang tengah menghadapi perkara pidana atau menjalani hukuman pidana.

  1. Mekanisme Pengampunan Pajak
  • Menyampaikan Surat Pernyataan dan Lampirannya
  • Wajib pajak membayar uang tebusan menggunakan surat setoran pajak atau SSP ke kas negara melalui bank persepsi
  • Wajib pajak menyampaikan surat pernyataan yang sudah ditandatangani yang dilengkapi dengan lampiran disyaratkan oleh Undang – Undang.
  • Wajib pajak akan memperoleh tanda terima dan akan dikeluarkan surat keterangan pengampunan pajak setelah  10 hari kerja
  • Wajib pajak bisa mengajukan surat pernyataan paling banyak 3 kali terhitung sejak UU berlaku sampai 31 Maret 2017
  1. Lain – Lain
    Terkait dengan  Kewajiban Investasi, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan :
  • Bagi harta yang dialihkan pada periode I atau II harus di investasikan paling lambat 31 Desember 2016 dan periode III paling lambat 31 Maret 2017
  • Jangka waktu investasi pengalihan harta ke Bank persepsi paling singkat 3 tahun
  • Untuk wajib pajak yang mengungkapkan harta yang ada di dalam negeri, wajib pajak tidak boleh mengalihkannya ke luar  paling singkat  tiga tahun terhitung sejak dikeluarkan surat keterangan.
  • Bagi WP yang mengalihkan dan menginvestasikan hartanya di Indonesia, pengalihan tersebut dilakukan melalui BANK PERSEPSI yang akan ditunjuk secara KHUSUS melalui instrumen investasi :
  1. Surat Berharga Negara
  2. Obligasi BUMN
  3. Obligasi Lembaga Pembiayaan yang dimiliki Pemerintah
  4. Investasi Keuangan pada Bank Persepsi
  5. Obligasi Bank Swasta yang perdagangannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan
  6. Investasi  Insfrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha
  7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan pemerintah dan/atau
  8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai perundang – undangan

Nb : Semua ditentukan pemerintah

  1.   Hak dan Perlindungan Pengampunan Pajak 2016
  • Semua data, informasi, surat pernyataan peserta tax amnesty TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN PIDANA terhadap WP.
  • Pihak-pihak terkait seperti MENKEU Dan PEGAWAI keMENKEU dilarang MEMBOCORKAN DAN MENYEBAR- LUASKAN DATA DAN INFORMASI WP peserta Tax Amnesty.
  • Jika DILANGGAR, akan DIPIDANA PENJARA paling lama LIMA TAHUN.