Pajak Memburu Usaha Kecil di Mal

Harian Kontan, 17 Juni 2015

JAKARTA. Anda, para pengusaha kecil sebaiknya segera menyiapkan data lengkap atas perusahaan Anda. Selengkap-lengkapnya, mulai dari nomor pokok wajib pajak  (NPWP), jumlah  aset,  omzet,  hingga data penjualan Anda.

Soalnya, dalam waktu dekat, Direktorat Jenderal (Ditjen) akan melakukan operasi pasar, dengan masuk pusat-pusat  perbelanjaan  untuk menjaring  pajak  bagi  pengusaha  kecil  dan  menengah atau UKM.

Pegawai pajak akan mengecek  tiap pedagang atau pengusaha,  apakah mereka memiliki NPWP atau belum. Bagi yang  sudah memiliki NPWP tapi  belum  menyampaikan Surat Pemberitahuan  (SPT), mereka wajib  menyampaikan SPT dengan benar.

Bagi yang belum memiliki NPWP,  “Mereka wajib menyampaikan SPT dan melunasi pajak selama  lima  tahun dari 2009 hingga 2014,” tandas Direktur  Penyuluhan,  Pengembangan  dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan  (Kemkeu) Mekar Satria Utama kepada KONTAN, Senin (15/6).

Tahap awal, operasi pasar ke pusat perbelanjaan di Jakarta,  menyusul  kemudian kota-kota besar lainnya. Agar penyisiran pajak UKM ini  berhasil, pajak menggandeng Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Menurut Mekar Satria,  operasi pajak ini untuk menjaring wajib  pajak baru sekaligus menjaring penerimaan pajak dari para pedagang yang belum taat membayar pajak.

Tak hanya itu saja. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro  ke KONTAN  bilang, operasi pajak ini  juga untuk menggulung  para  pedagang warga negara asing yang kini semarak menggelar dagangan di pusat perbelanjaan.

“Imigrasi  tahu  dan  punya data ini, mereka berdagang di Glodok, Pasar Senen, meski seharusnya tidak boleh,”  tandas Bambang. Sayangnya, pemerintah  tak  mengungkap target penerimaan pajak dari operasi ini.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, potensi penerimaan pajak dari pelaku usaha kecil dan menengah memang cukup  besar. Hanya  tingkat kesadaran  pajak  para  pengusaha ini masih rendah.

Ia memberi contoh, pelaku UKM di Pasar Tanah Abang. Saban bulan, omzet yang diraih pedagang di Tanah Abang bisa mencapai 8  triliun atau 96  triliun  setahun. Dengan asumsi tarif pajak fi nal 1% dari omzet, pajak yang bisa diraih bisa mencapai Rp 960 miliar.

Saran Prastowo, agar hasilnya  efektif, Pajak menggandeng  pemerintah  daerah (Pemda). “Kantor wilayah Pajak harus bekerjasama dengan Pemda,”  ujar Prastowo.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini bisa memukul pengusaha kecil. Sebagai roda penggerak ekonomi,  tarikan  pajak bisa memukul bisnis mereka. Jika ini terjadi daya tahan UMK bisa ambrol.