Pajak Lobi OJK dan DPR untuk Buka Rekening Bank

Harian Kontan, 12 Maret 2014

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mencari jalan agar bisa memperoleh akses ke rekening wajib pajak di perbankan secara luas. Otoritas perpajakan di Indonesia ini bahkan telah melobi Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk memuluskan niatnya tersebut.
Dengan memperoleh akses pembukaan rekening bank, DJP berharap bisa mengetahui potensi pajak setiap masyarakat. Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan, Indonesia saat  ini menjadi  satu-satunya negara yang kerahasiaan banknya  tertutup untuk pajak.  “Kalau negara  lain bisa mengapa Indonesia tidak?” ujar Fuad yang ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/3).
Walau sudah melobi OJK, namun menurut Fuad, pembukaan akses rekening perbankan tidak berada di otoritas OJK, namun berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Maklum DPR yang memiliki wewenang mengubah Undang-Undang  (UU) Perbankan  yang melarang  bank membuka data nasabah. Fuad mengaku, sudah berkomunikasi dengan namun belum membahas dengan detil.
DJP  terus berupaya memperoleh akses  rekening perbankan karena menilai cara ini paling efektif untuk mengejar kepatuhan nasabah. Dengan begitu pajak dengan mudah mendongkrak penerimaan negara. Cara lain yang dilakukan kantor pajak adalah menyisir wajib pajak hingga ke pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan. Tapi cara  ini  tidak bisa efektif untuk menggenjot penerimaan pajak.
Sebagai catatan, tahun ini target penerimaan pajak sebesar Rp 1.110,2 triliun. Naik dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp 995,2 triliun.