Mengupas Tuntas PMK-151/PMK.03/2013

Selamat Datang Era Faktur Pajak Elektronik

Gusti Ngurah Eka Putra, 27 Januari 2014

 

Pendahuluan

Pada tanggal 11 Nevember 2013 lalu, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan  No PMK 151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak yang antara lain mengatur pemberlakuan faktur pajak elektronik mulai 2014. PMK-151 ini menggantikan peraturan sebelumnya, yakni PMK-84/PMK.03/2012 (Selanjutnya disebut PMK-151), dengan judul dan perihal yang sama. PMK-151 mulai berlaku per 1 Januari 2014 dan pada saat berlakunya PMK-151, PMK-84 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, peraturan pelaksana PKM-84 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PMK-151 dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru. Jika dibandingkan dengan  PMK-84 per pasal, PMK-151 hampir tidak ada materi yang berubah. Kecuali, sisipan klausul baru mengenai Faktur Pajak Elektronik.

 

Apa Itu Faktur Pajak Elektonik?

Berdasarkan PMK-151 itu diatur bahwa faktur pajak terdiri dari faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur pajak) dan faktur pajak berbentuk kertas (hardcopy. Faktur Pajak berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak  dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan dan penyerahan Jasa Kena Pajak .

Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Faktur Pajak yang dibuat tidak secara elektronik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.Tujuan penerapan e-faktur pajak adalah untuk memberikan kemudahan kepada PKP dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, e-faktur pajak tidak diharuskan untuk dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak dan biaya penyimpanan.

Kemudahan lain aplikasi e-faktur pajak menjadi satu-kesatuan dengan aplikasi e-SPT sehingga lebih memudahkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Selain itu permintaan nomor serti faktur pajak disediakan secara online via website Ditjen Pajak sehinga PKP tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak (KPP). Sementara bagi Ditjen Pajak, penerapan e-faktur pajak meningkatkan validitas faktur pajak sekaligus berfungsi sebagai collecting data penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) melalui mekanisme PKP diwajibkan mengirimkan seluruh data keterangan faktur pajak ke sistem Ditjen Pajak untuk mendapatkan persetujuan dai DJP(approval). E-faktur pajak tanpa approval dari Ditjen Pajak bukan merupakan faktur pajak.

 

Siapa Yang Berkewajiban Membuat Faktur Pajak Elektronik??

Berdasarkan Pasal 11 PMK-151 Kriteria Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. PKP yang telah diwajibkan menerbitkan Faktur Pajak elektronik namun tidak membuatnya, atau membuatnya tetapi tidak mengikuti tata cara penerbitan Faktur Pajak elektronik, maka PKP itu dianggap tidak membuat Faktur Pajak.

Pada Pasal 12 PMK-151 disebutkan bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Faktur Pajak berbentuk elektronik yang tidak dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau dilaporkan tidak sesuai dengan tata cara pelaporan bukan merupakan Faktur Pajak. Mengenai Tata cara pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 PMK-151 dapat dikatakan bahwa, Faktur Pajak Elektornik dibuat oleh PKP atas penyerahan :

  1. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan berdasarkan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
  2. penyerahan Jasa Kena Pajak

Sedangkan Faktur Pajak Hardcopy dibuat oleh PKP atas penyerahan :

  1. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan berdasarkan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
  2. penyerahan Jasa Kena Pajak;
  3. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  4. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak

Dalam hal ini Wajib Pajak PKP eksportir, kalaupun memenuhi kriteria sebagai PKP yang wajib menerbitkan Faktur Pajak elektronik, namun PKP eksportir harus tetap menerbitkan Faktur Pajak kertas (hardcopy) setiap kali melakukan transaksi ekspor atau berupa PEB yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak berdasarkan PER-27/PJ/2011. Setidaknya untuk sementara ini, penerbitan faktur pajak elektornik belum dapat diterapkan pada transaksi ekspor. Karena itulah, keberadaan Faktur Pajak kertas masih tetap diberlakukan meskipun nanti diberlakukan Faktur Pajak elektronik.

Pasal 18 PMK-151 menyatakan, jika terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik tidak dapat membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, Pengusaha Kena Pajak tersebut diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy). Keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

Kapan Harus Buat Faktur?

Saat penerbitan/pembuatan Faktur Pajak pada PMK-151 tidak mengalami perubahan dari PMK-84.  Suatu PKP harus membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan BKP; penyerahan aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan (Pasal 16D UU PPN); penyerahan JKP; ekspor BKP baik berwujud maupun tidak berwujud; dan/atau ekspor JKP. Faktur Pajak juga harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP; saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan secara bertahap; atau saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No PMK.238/PMK.03/2012 tentang Saat Lain sebagai saat pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan BKP dengan karakteristik tertentu. Saat pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dengan karakteristik tertentu ditetapkan dengan batas waktu paling lambat pada saat pendapatan dari transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut secara keseluruhan sudah dapat dihitung secara final. BKP dengan karakteristik tertentu harus memenuhi kriteria antara lain :

  1. Harga Jual dari Barang Kena Pajak tersebut mengalami fluktuasi menyesuaikan harga acuan/standar yang berlaku di pasar domestik maupun pasar internasional;
  2. Kualitas atau kadar kandungan berharga di dalam Barang Kena Pajak tersebut dapat berubah dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke pihak pembeli yang disebabkan oleh cuaca atau iklim tertentu secara normal dan tidak disebabkan karena kerusakan pengiriman atau kelalaian dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke pihak pembeli atau bencana alam; dan/atau
  3. Kuantitas baik berupa tonase, volume atau satuan lainnya dapat mengalami perubahan dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke pihak pembeli yang disebabkan oleh cuaca atau iklim tertentu secara normal dan tidak disebabkan karena kerusakan pengiriman atau kelalaian dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke pihak pembeli atau bencana alam.

Pada intinya, harga jual, mutu maupun jumlah BKP tersebut dapat berubah-ubah sesuai kondisi. Termasuk dalam katagori itu adalah BKP berupa konsentrat produk pertambangan yang mengandung kadari mineral dan bahan/produk kimia.

Perjanjian Jual-Beli atas penyerahan BKP dengan karakteristik tertentu tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

  1. menyatakan bahwa hak atas Barang Kena Pajak berpindah ke pihak pembeli setelah dikirimkan dari tempat penjual; dan
  2. terdapat klausul tentang perubahan nilai tagihan akibat perubahan harga jual, perubahan kualitas dan/atau perubahan kuantitas Barang Kena Pajak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian faktur komersial (commercial invoice).

Dikecualikan dari kewajiban meneributkan faktur pajak adalah atas pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP untuk tujuan produktif yang tidak dilakukan pemungutan PPN. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak dan tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

 

Keterangan Dalam Faktur Pajak

Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar. Jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi adminitrasi. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Untuk Faktur Pajak berbentuk elektronik, harus ditanda – tangani  dengan Tanda Tangan Elektronik. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. PKP harus memberitahukan nama pejabat atau pegawai yang berwenang menandatangani Faktur Pajak serta contoh tanda tangannya, dengan dilapiri fotocopy kartu identitas. Penandatangan Faktur Pajak boleh lebih dari satu orang. Faktur Penjualan yang mencantumkan keterangan sesuai keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, dan pengisianya dilakukan sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak, termasuk dalam pengertian Faktur Pajak.

 

Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukanya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-27/PJ/2011 tentang Dokumen Tertentu Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak. PER-27 ini merupakan versi ketiga/perubahan kedua dari aturan PER-10/PJ/2010 dan PER-67/PJ/2010. Sejumah dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak antara lain :

  1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
  2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
  3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
  4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
  5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
  6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
  7. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
  8. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Terwujud;
  9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;
  10. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak terwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
  11. Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum:
  12. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek; dan
  13. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.

Untuk dokumen tertentu, kecuali document terkait impor atau pemanfaatan BKP tidak Berwujud atau JKP dari luar daerah pabean (I dan j ) harus memuat keterangan :

  1. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
  2. Jumlah satuan barang apabila ada;
  3. Dasar Pengenaan Pajak; dan
  4. Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

 

Faktur Pajak Batal, Pengganti, Rusak atau Hilang

Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian, Tata Cara Pembetulan/Penggantian, Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak  juga diatur dalam PER-24/PJ/2012 jo. PER-08/PJ/2013. Atas Faktur Pajak berbentuk elektronik yang salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti. Tanggal Faktur Pajak pengganti diisi pada saat Faktur Pajak pengganti dibuat, sedangkan nomer seri Faktur Pajaknya tetap sama dengan Faktur Pajak yang diganti. Hanya, digit ketiga kode Faktur Pajak pengganti dengan angka 1 (satu) (Faktur Pajak  pengganti kedua,ketiga dan seterunya tetap memakai kode satu).

Jika Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak  Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik tersebut dapat melakukan cetak ulang Faktur Pajak. Jika berupa Faktur Pajak kertas (hardcopy) rusak, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.Jika Faktur Pajak berbentuk elektronik yang hilang  Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik tersebut dapat melakukan cetak ulang Faktur Pajak. Jika berupa Faktur Pajak kertas (hardcopy) hilang, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut dapat membuat copy dari Faktur Pajak dan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.

 

Tahapan – Tahapan Pelaksanaan Sistem E-Faktur Oleh Dirjen Pajak.

1. Update e-SPT

Implikasi dari penerapan Faktur Pajak elektronik perlu dibarengi dengan update aplikasi e-SPT PPN/PPnBM.

2. Channeling e-Faktur

Selanjutnya Ditjen Pajak membangun “channeling e-faktur pajak dalam beberapa tahap yaitu tahap pertama berupa “client application”. PKP membuat faktur pajak melalui aplikasi yang diberikan Ditjen Pajak dan di-instal di komputer milik PKP, dimana datanya akan disinkronkan ke sistem yang ada di Ditjen Pajak.

3. Web Application

Tahap ketiga, berupa “web application” dimana PKP membuat faktur pajak dengan masuk ke website Ditjen Pajak dan mengisi faktur pajak di website tersebut.

4. Host to Host System

Tahap keempat, berupa “host to host system” dimana PKP membuat faktur pajak melalui sistem/aplikasi yang dimiliki PKP, kemudian data tersebut dikirimkan ke sistem Ditjen Pajak dengan menggunakan protocol atau messaging standard yang disepakati bersama.

PKP yang diwajibkan membuat e-faktur pajak akan ditentukan oleh Ditjen Pajak melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama diberlakukan 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu yang dikukuhkan di KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta. Tahap kedua diberlakukan 1 Juli 2015 untuk PKP yang dikukuhkan di KPP di Pulau Jawa dan Bali. Tahap ketiga diberlakukan 1 Juli 2016 untuk PKP secara keseluruhan. Dalam rangka persiapan implementasi e-faktur pajak, Ditjen Pajak terlebih dahulu melakukan rangkaian testing aplikasi yang telah dilakukan pada November – Desember 2013 dan piloting yang akan dilakukan pada Januari – Juni 2014. Selain itu, sebagai pelaksanaan PMK itu, Ditjen Pajak akan menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai tata cara pembautan e-faktur pajak.