Kantor Pajak Diperintahkan Sandera Wajib Pajak Nakal

JAKARTA. Kantor pajak akan semakin galak. Bahkan untuk mengejar target penerimaan pajak, setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diperintahkan untuk melakukan penyanderaan atau gijzeling kepada wajib pajak nakal sebanyakbanyaknya.


Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Selatan I Sakli Anggoro, Ditjen Pajak telah memerintahkan masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan penyanderaan (gijzeling) minimal kepada dua wajib pajak nakal sampai akhir tahun ini. “Satu Ditjen Pajak mungkin minimal (sandera) 66 wajib pajak karena ada 33 KPP di seluruh Indonesia,” kata Sakli, Rabu (2/8).


Yang terbaru, Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan I akan menyerahkan tersangka kasus tindak pidana perpajakan yang merugikan negara Rp 6,3 miliar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Tersangka yang berinisial DHR adalah Direktur Utama PT TP. Dia ditangkap dan ditahan di LP Cipinang, Jakarta Timur.


Walau begitu Sakli bilang, dalam penegakan hukum perpajakan, masyarakat tak boleh salah paham. Sebab tujuan utama Ditjen Pajak adalah kepada wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak. Untuk wajib pajak yang sudah ikut tidak akan di periksa, namun tetap diawasi oleh otoritas pajak. “Mungkin itu kami lakukan di SPT 2017 untuk diberi konsultasi dan pembinaan untuk perbaiki bagi yang ikut amnesti pajak namun belum berubah perilakunya, tapi tujuan kami adalah mereka (wajib pajak) yang tidak ikut amnesti,” katanya.


Seperti diketahui upaya ekstra yang dilakukan Ditjen Pajak ini dilakukan untuk mengejar target penerimaan pajak yang tinggi sampai akhir tahun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 target penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.472,7 triliun.

Untuk mencapai target itu Kemkeu akan melakukan extra effort dan maximum effort. Ditjen Pajak optimistis extra effort bisa menghasilkan penerimaan pajak Rp 59,5 triliun. “Hingga 7 Juli, baru Rp 28,4 triliun,” kata Angin Prayitno Aji, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, Intelejen dan Penagihan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Marolop Simorangkir menambahkan, pemeriksaan adalah langkah terakhir yang bisa ditempuh Ditjen Pajak. Tahapan pertama tetap himbauan, lalu diikuti usulan pemeriksaan tindak pidana. “Kami periksa bukti permulaan, kalau tidak ada tanggapan ya kami penyidikan,” jelasnya.