Artikel Pajak

Pencegahan PHK

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah melanda hampir semua negara di seluruh Dunia termasuk Indonesia memberi dampak yang sangat besar terhadap lumpuhnya roda perekonomian hampir disemua sektor usaha yang berakibat pada penurunan omset hingga berhenti beroperasional. Situasi sulit ini pun menyebabkan tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan oleh pengusaha selain melakukan PHK. Namun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Read more
Bukti Potong Elektronik

Aplikasi e-Bupot adalah aplikasi resmi yang dirancang dan disediakan oleh DJP untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Aplikasi bukti pemotongan elektronik ini memudahkan proses perpajakan. Wajib pajak dapat membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak elektronik tanpa perlu ditandatangani basah (menggunakan pena), serta bukti pemotongan ini tersimpan dengan aman di sistem

Read more
Pembetulan Faktur Pajak yang Telah Dilaporkan

Meski wajib pajak telah melaporkan faktur pajak, bukan berarti dibiarkan begitu saja setelahnya. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetap perlu melakukan pembetulan faktur pajak yang sudah dilaporkan sebelumnya. Alasannya adalah apabila terdapat kesalahan pada saat pembuatan faktur pajak sebelumnya. Kesalahan pembuatan faktur pajak bisa terjadi karena karena banyak hal, seperti : Faktur pajak tidak benar atau tidak jelas.Faktur pajak rusak.Salah memasukkan

Read more
Perbedaan Faktur Pajak Manual dan e-Faktur

Faktur Pajak Manual adalah bukti pelaporan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atau menerima Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP), dimana pelaporan tersebut dibuat secara manual. Sejak Juli 2016, faktur pajak manual sudah tidak ada atau sudah tidak beredar dikarenakan pemerintah telah mewajibkan pembuatan dan pelaporan faktur pajak secara nasional melalui aplikasi e-Faktur. Perubahan pembuatan dan pelaporan faktur pajak dari

Read more
Pelaporan Realisasi Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Bagi wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak sehubungan dengan pandemi covid-19, sesuai dengan PMK-44/PMK.03/2020, dapat melakukan pelaporan melalui laman djponline.pajak.go.id Realisasi insentif ini sudah bisa dimanfaatkan dengan melakukan pelaporan langsung secara online melalui menu eReporting pada laman djponline yang telah disediakan. Format file yang digunakan untuk pelaporan juga telah disediakan, sehingga wajib pajak bisa langsung mengunduh

Read more
Penyampaian SPT Tahunan

Penyampaian / Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2019 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi telah diperpanjang hingga akhir April 2020. Kelonggaran batas waktu dari sebelumnya pada 31 Maret 2020 ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan. Relaksasi batas waktu pelaporan dan pembayaran sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan.

Read more
Reformasi Perpajakan Melalui Keterbukaan Informasi dan Perluasan Akses Data Perpajakan

Topik pembahasan beberapa media nasional minggu lalu, pada hari Rabu, 4 September 2019, bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menyusun rancangan undang - undang (RUU) baru terkait dengan ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian. Adapun Isi dari RUU tersebut akan sejalan dengan revisi paket undang - undang pajak yang tengah dilakukan dalam konteks reformasi perpajakan. UU tersebut adalah UU Ketentuan Umum dan Tata

Read more
Input NTPN – E-Faktur

Mengingat minggu ini adalah batas penyampaian SPT PPN Masa Pajak Juli 2019, apabila terdapat konfirmasi NTPN yang diinput pada e-Faktur tidak sesuai dengan Bukti Setor (erorr ETAXSERVICE-60011 dan 50001), maka hal yang harus diperhatikan sebagai berikut : Pastikan NTPN yang anda input benar, 16 digit.Teliti dengan baik numerik, alfabeta, dan huruf besar kecilnya. Harus sama persis seperti yang tertera di bukti pembayaran dari bankTeliti antara huruf

Read more
Ini 6 Syarat Memperoleh Manfaat P3B di Indonesia

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 yang mengatur tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). Berdasarkan salinan yang diterima DDTCNews, PER-10/PJ/2017 ini pada intinya mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi subjek pajak luar negeri (SPLN) untuk dapat memanfaatkan manfaat P3B. “Manfaat P3B adalah fasilitas dalam P3B yang

Read more
Perluasan Dilakukan untuk Meringankan Beban Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan menetapkan 14 barang kebutuhan pokok tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116 Tahun 2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyebutkan 14 barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN. Sebanyak 11 barang di antaranya merupakan komoditas yang telah ditetapkan

Read more