Capres dan Caleg Perlu Sikapi Soal Pajak

JAKARTA, KOMPAS – Persoalan pajak dan pendapatan negara perlu diperhatikan dan menjadi agenda kerja para calon presiden dan anggota legislatif di pemilu 2014. Selama ini , Indonesia diduga dirugikana  hingga Rp 100 triliun tiap tahun akibat pelarian pajak ilegal ke luar negeri.
Hal ini mengemuka dalam jumpa pers Menilai Ulang Kebijakan Pajak di Indonesia di Sekretariat International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), Sabtu (18/1), di Jakarta.
Hadir sebagai pembicara dalam acara ini Direktur Eksekutif Infid Sugeng Bahagijo, analis kebijakan publik J Prastowo, Sekjen Fitra Yenny Sucipto, dan pengamat kebijakan Yayasan TIFA MB Hoelman.
Sugeng mengatakan, persoalan pajak belum diulas dan menjadi agenda kerja para capres dan caleg. Akibatnya, pengelolaan pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar menjadi tidak optimal. Target pajak pun nyaris tidak pernah tercapai.
Padahal, kata Sugeng, persentase perolehan pajak di Indonesia hanya 13 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sementara Malaysia, misalnya, persentase pajak telah mencapai 20 persen dari PDB. Pemerintah Perancis bahkan menerapkan pajak golongan masyarakat superkaya sebesar 75 persen dari pendapatan mereka untuk memaksimalkan pemasukan negara.
Menurut Sugeng, untuk menggenjot pendapatan dari pajak, Indonesia semestinya ikut memberlakukan tarif pajak khusus bagi golongan superkaya sebesar 40-45 persen dari penghasilan mereka.
Prastowo mengatakan, pemberlakuan tarif khusus itu demi asa keadilan. “Kelompok masyarakat yang punya pendapatan terbesar seharusnya berkontribusi lebih besar dari yang lainnya. Namun, selama ini, di Indonesia, kelas menengah justru menanggung beban orang-orang kaya. Ini paradoks,”ujarnya.
Maraknya penyimpangan pajak yang berupa pelarian dan pengemplangan pajak ke luar negeri serta korupsi menjadi salah satu sebab tidak maksimalnya perolehan pajak selama ini.
“Selama ini pendapatan negara banyak untuk bayar utang hingga ada program lain terabaikan. Padahal, kita punya potensi tambahan pajak hingga Rp 500 triliun, antara lain dari pelarian pajak,”kata Yenny.