Aparat Pajak Mengintai Pajak dari Segala Penjuru

Harian Kontan, 25 Maret 2014

JAKARTA. Bekerja keras pantang mundur! Kira-kira begitulah yang tema kerja Direktorat Jenderal Pajak  (DJP)  tahun ini. Demi mencapai  target penerimaan negara,  pajak rajin mengulik sumber penerimaan baru,
Lihat saja, setelah menyasar pajak pribadi dan badan usaha,  Usaha  Kecil  Menengah (UKM), pajak juga menyasar penerimaan dari sektor properti, barang mewah, hingga perusahaan pertambangan.
Maklum, target pajak tahun ini cukup berat yakni sebesar Rp 1.110,19 triliun. Angka ini mengalami kenaikan  sekitar 20,51% dibandingkan realisasi tahun 2013 Rp 921,27 triliun.
Untuk menyisir sektor tambang, kantor pajak menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, mengatakan pemeriksaan sektor tambang adalah inisiatif komisi antirasuah tersebut.
KPK melihat pertambangan adalah sektor yang bisa menyebabkan  kerugian  negara besar apabila tidak mendapat pengawasan dengan baik. Kedua pihak pun melakukan penyisiran di 12 provinsi.
Salah  satu  provinsi  yang menjadi  fokus  kantor  pajak dan KPK adalah Kalimantan. “Di sana banyak perusahaan pertambangan,”  ujar  Fuad, Senin (24/3).
Rencananya minggu ini DJP akan mengadakan pertemuan dengan  pengusaha  tambang di Kalimantan. Ini akan membahas berbagai permasalahan yang terjadi di pulau zamrud katulistiwa  tersebut dengan pemerintah daerah setempat.
Soal berapa potensi penerimaan sektor ini, Fuad mengaku tidak bisa menghitungnya lantaran  tidak  punya  data akurat.
Dalam catatan kantor pajak ada 11.000 pemegang izin pertambangan yang diterbitkan di Indonesia. Dari jumlah itu, masih ada 4.000-7.000 usaha belum  terdeteksi kepatuhan membayar pajaknya.
Nah,  dari  forum  tersebut, kantor pajak dan pemda akan membahas kerja sama pertukaran  data.  Kerjasama  ini penting agar pemberi izin usaha pertambangan mau memberikan datanya. Pemberian data adalah sebuah kewajiban, jika tidak menyampaikan maka  KPK  yang  bertindak para pejabat daerah tersebut.
Pengumpulan dan verifikasi data  ini  akan  berlangsung hingga  Juni  2014.  Setelah lengkap,  kantor  pajak  baru bisa menghitung secara rinci berapa potensi penerimaan.
Gencar ekstensifikasi
Berdasarkan catatan KONTAN  tahun  ini kantor pajak lebih  gencar melakukan  ekstensifikasi. Seperti kita tahu, awal Maret 2014  ini mereka telah menjalin kerjasama dengan Pemda DKI Jakarta.
Dari kerjasama ini DJP ingin mendapatkan data-data perusahaan di Jakarta, sehingga nantinya pegawai pajak bisa melakukan verifikasi atas kinerja perusahaan dengan setoran pajaknya.
Pengamat Perpajakan dari Universitas  Pelita  Harapan (UPH) Ronny Bako berharap dengan melakukan kerja sama dengan KPK untuk menyisir sektor  tambang  bisa  efektif untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha tambang untuk membayar pajak.  Ia berpendapat  selama  ini pengusaha sering melaporkan penghasilan yang  tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Di sini KPK bisa menjalankan perannya untuk melakukan  verifikasi  data  pertambangan riil di lapangan. KPK bisa menelusuri proses perizinan pertambangan agar kepala  daerah mau membuka dokumen  perizinan  pertambangan di wilayahnya.
Agar kerjasama ini bisa berjalan efektif, Rony berpendapat sebaiknya ada kesepakatan hitam di atas putih berlandaskan hukum dengan pemda setempat.
Di sisi lain, untuk memaksimalkan penerimaan pajak tahun ini, menurut Ronny, kantor pajak harus  lebih gencar menjaring wajib pajak orang pribadi. Misalnya, orang pribadi  yang  gemar  membeli mobil mewah.
Seperti kita tahu, pemerintah  juga menggenjot penerimaan  dari  pajak  penjualan barang mewah (PPnBM) atas mobil mewah. Tarif PPnBM kendaraan  bermotor  pada bulan  depan  akan  naik  dari 75% menjadi 125%.
Meski potensi penerimaan pajak dari aturan baru ini sangat kecil,  tapi kantor pajak bisa memanfaatkan data pembeli mobil mewah  ini untuk mengejar  kepatuhan  para pembeli mobil mewah dalam melaporkan kewajiban mereka membayar pajak. Jika  laporannya ternyata  lebih rendah dari kemampuan membeli mobil, bisa dijaring.