Air Bersih Non Kemasan Bebas PPN

Harian Kontan, 14 Juli 2015

JAKARTA. Pemerintah memberi insentif lagi. Kali ini berupa pembebasan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas  penyerahan  air  bersih non kemasan. Atas kebijakan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan harus rela kehilangan sejumlah penerimaan pajak.

Insentif ini tertuang di Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor  40 Tahun  2015  tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Presiden Joko Widodo telah menandatangani beleid ini sejak 23 Juni lalu dan kini telah berlaku efektif.

Pasal 3 aturan ini menyatakan  penyerahan  air  bersih yang dibebaskan PPN, yaitu air  bersih  yang  belum  siap untuk diminum dan atau air bersih yang sudah siap untuk diminum (air minum), tetapi tidak termasuk air minum dalam  kemasan.  Pembebasan PPN  10%  ini  berlaku  untuk perusahaan  air  bersih  yang menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

Aturan ini merupakan revisi PP Nomor 31 Tahun 2007 tentang  Impor dan atau Penyerahan  Barang  Kena  Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Di aturan  ini, air bersih yang terbebas PPN yaitu air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, beleid ini untuk memperluas objek pajak yang terbebas  dari  pengenaan PPN, khususnya objek pajak yang langsung dikonsumsi masyarakat. Ini untuk mengantisipasi air dari perusahaan daerah air minum (PDAM) yang kini bisa  langsung diminum oleh masyarakat.

“Aturan ini juga untuk mempertegas  pembebasan  PPN untuk penyediaan air minum oleh kalangan  swasta di kawasan berikat,” kata Mekar, Senin (13/7).

Aturan ini akan menghilangkan potensi penerimaan PPN. “Tapi  nilainya  kecil,  hanya puluhan hingga ratusan miliar rupiah saja,” tambah Mekar.Pengamat Pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako berpendapat, PPN yang hilang atas kebijakan ini bakal cukup signifikan. Mengingat selama  ini wilayah  perairan Indonesia  sangat  luas  dan mata  air  yang  tak  terhingga jumlahnya.

Sebab  itu,  agar PPN  yang hilang tak terlalu besar, pemerintah  harus  mempunyai ukuran  kuantitas  yang  jelas dalam  penerapan  kebijakan ini. Ukuran  ini  juga penting untuk menghindari terjadinya eksploitasi sumber daya alam.

“Karena PPN-nya sudah dibebaskan,  takutnya banyak pihak malah mengeksploitasi. Pemerintah harus ketat mengawasi,” kata Ronny.